Siginjai99 Channel, Batang Hari : Tingginya indeks kerawanan money politic di Kabupaten Batang Hari, menjadi isu krusial. Indeks Kerawanan tersebut menduduki peringkat ke-5 Se-Indonesia.
Hal ini disebutkan Anggota Bawaslu Kabupaten Batang Hari Kordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipatif Masyarakat dan Humas, Robbiansyah, S. Hum, dalam acara Sosialisasi Tatap Muka Kepada stakeholder dan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Money Politik Pada Persiapan Pengawasan Pemilu Serentak 2024, Kamis (21/12/2023) di Halaman Bawaslu Kabupaten Batang Hari, Jalan Pramuka Muara Bulian.
“Indeks Kerawan Politik (IKP) dalam hal ini money politic di Kabupaten Batang Hari, menduduki peringkat ke-5 Se-Indonesia. Ini cukup tinggi. Kami punya komitmen untuk menurunkan angka ini serendah mungkin,” kata Robbiansyah.
Potensi pelanggaran money politic yang tinggi di Kabupaten yang kita cintai ini, lanjut Robbiansyah, mengakibat penilaian minus dari Bawaslu RI.
” Bawaslu RI, menganggap tingkat sdm Bawaslu Batang Hari, kurang memadai. Juga memberikan penilaian bahwasanya gegara faktor ekonomi banyak masyarakat memilih karena uang,” tuturnya lagi.
Berangkat dari hal ini, Bawaslu Batang Hari berusaha sekuat tenaga berusaha menekan IKP tersebut serendah mungkin. Hal ini diupayakan dengan mengadakan rangkaian sosialisasi.
“Untuk menekan IKP tersebut, pihak kami dengan gencar melaksanakan sosialisasi beberapa waktu belakangan ini, termasuk sosialisasi saat ini. Sosialisasi partisipatif bagi pemilih pemula, mahasiswa, lembaga adat, pesantren maupun lapisan masyarakat lainnya,” papar Robbiansyah.
Khusus untuk Lembaga Adat Batang Hari, diharapkan peranan aktif bagaimana menyampaikan betapa pentingnya terhadap upaya pencegahan money politic ini di setiap masyarakat adat desa.
“Lembaga Adat itu lidahnya lebih asin daripada kami. Semoga peranan lembaga Adat dalam menggaungkan demokrasi kepada masyarakat, berjalan dengan baik,” ujar Robbiansyah.
Terakhir, Robbiansyah berharap, ke depannya, Bawaslu Batang Hari bersama elemen-elemen masyarakat, mampu menekan IKP sebaik mungkin.
“Insya Allah, ke depannya, IKP di Bumi Serentak Bak Regam ini, bisa menjadi rendah secara nasional” pungkas Robbiansyah sembari membuka langsung acara ini.
Sosialisasi ini dihadiri oleh Asisten 2 Setda Batang Hari H. Isah, Anggota Bawaslu Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Absor, SH, MH, Bendaharawan Bawaslu Mhd
Razali, serta perwakilan dari masing-masing OPD Pemkab Batang Hari, pimpinan OKP, BEM, Karang Taruna, serta tamu undangan.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi oleh Dr. Pahmi, S.Ag, M.Si
Dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan
A. Kadir, S.IP, Mantan Ketua KPU Batang Hari
2018-2023.
Hadir juga Ketua Pelaksana Iswahyudi, S.Pd.I beserta staf Bawaslu Batang Hari. (Ade)
Discussion about this post