JAMBI, SIGINJAI99.COM – Kekeringan di Kota Jambi belum dianggap selesai. Pemerintah Kota Jambi justru memperkuat kesiapsiagaan karena kondisi kering diperkirakan masih berlangsung hingga September 2026.
Ancaman yang paling dikhawatirkan bukan semata-mata menyusutnya sumber air, tetapi terganggunya kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatnya risiko kebakaran.
Kondisi tersebut mendorong Pemkot Jambi menyiapkan armada khusus untuk memastikan warga tetap mendapatkan pasokan air bersih apabila kekeringan semakin meluas.
Sebanyak 21 mobil tangki kini disiagakan untuk mendukung distribusi air ke wilayah yang mengalami kesulitan pasokan.
Langkah itu ditegaskan Wali Kota Jambi Maulana saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan Kota Jambi 2026 di Lapangan Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Kamis 27 Agustus 2026.
Kota Jambi sebelumnya telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026.
“Penanganan bencana tidak boleh dimulai ketika kejadiannya sudah besar. Harus dimulai sebelum masyarakat merasakan dampak yang lebih berat,” tegas Maulana.
Kesiapan pemerintah mulai diwujudkan melalui distribusi air bersih kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan.
Hingga saat ini, Pemkot Jambi mencatat 602 meter kubik atau sekitar 602 ribu liter air bersih telah disalurkan.
Air tersebut diperuntukkan bagi sejumlah kebutuhan, mulai dari rumah tangga, fasilitas umum dan sosial, sekolah, tempat ibadah hingga fasilitas pelayanan kesehatan.
Distribusi ini akan terus dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan. Wilayah yang mengalami kesulitan air menjadi prioritas pemerintah.
Maulana menekankan, pemenuhan air bersih merupakan bagian dari pelayanan dasar yang harus dijamin pemerintah ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat.
“Jangan sampai ada masyarakat yang kebutuhan air bersihnya tidak terpenuhi,” ujarnya.
Untuk memperkuat distribusi, sebanyak 21 unit mobil tangki air ditempatkan dalam skema kesiapsiagaan.
Armada tersebut terdiri atas 15 unit milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, empat unit milik Perumdam Tirta Mayang dan dua unit dukungan TNI.
Pemkot juga meminta mekanisme penyaluran tidak berjalan lambat. Ketika laporan kekurangan air masuk, petugas diharapkan dapat segera bergerak menuju lokasi.
Masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih dapat menyampaikan laporan melalui Call Center Bahagia 112, yang beroperasi selama 24 jam.
Laporan kemudian diproses BPBD Kota Jambi dan dikoordinasikan dengan Perumdam Tirta Mayang untuk penanganan di lapangan.
Maulana mengingatkan bahwa kekeringan memiliki efek berantai.Ketika kondisi lingkungan semakin kering, kebutuhan air meningkat. Pada saat bersamaan, lahan yang kehilangan kelembapan menjadi lebih mudah terbakar.
Karena itu, kesiapsiagaan pemerintah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air warga, tetapi juga mengantisipasi ancaman kebakaran lahan maupun permukiman.
“Berkurangnya air adalah persoalan ketahanan masyarakat. Kalau kondisi semakin kering, risiko kebakaran lahan dan permukiman juga meningkat,” katanya.
Pemkot Jambi meminta masyarakat tidak menambah risiko dengan membakar sampah maupun lahan secara sembarangan.
Warga juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Dalam menghadapi ancaman kekeringan, pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan juga diminta tidak hanya menunggu laporan warga.
Camat dan lurah diminta aktif memantau kondisi wilayah masing-masing, terutama kawasan yang mulai mengalami keterbatasan air.
Langkah ini dinilai penting karena kebutuhan setiap wilayah bisa berbeda.Pemerintah ingin mengetahui persoalan sedini mungkin sehingga distribusi air dapat diarahkan sebelum kondisi warga semakin sulit.
Maulana menegaskan, seluruh perangkat daerah harus bergerak dalam satu sistem. Persoalan air bersih, kesehatan, kebakaran dan kebutuhan masyarakat tidak dapat ditangani secara terpisah.
Dengan status siaga yang masih diberlakukan, Pemkot Jambi kini menempatkan ketersediaan air bersih dan pencegahan kebakaran sebagai dua prioritas utama selama periode kekeringan.
Pemerintah memilih memperkuat langkah antisipasi lebih awal agar masyarakat tidak harus menunggu sampai krisis air benar-benar terjadi.
Discussion about this post